Penulis: Lucky Nugroho dan Nasya Nariyah

Persiapan pesta demokrasi belakangan ini telah menunjukkan dinamika yang luar biasa, terutama dengan munculnya petisi dari kalangan akademisi. Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Hasanuddin telah membuat petisi terkait pemilu kali ini. Hal ini berpotensi diadopsi oleh kampus-kampus lain.

Petisi yang dikeluarkan oleh para akademisi, menggarisbawahi urgensi pemilihan eksekutif dan legislatif yang seharusnya fokus pada kesejahteraan masyarakat. Yang dimana mencakup komitmen untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan transparansi, memerangi korupsi, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pemerintahan. Tentunya ini menjadi langkah positif dalam mendukung perbaikan demokrasi.

Pemilihan umum merupakan momentum penting dalam demokrasi, di mana warga negara memiliki peluang untuk memilih perwakilan yang akan membela kepentingan mereka di pemerintahan. Menekankan pada kualitas pemimpin dan perwakilan yang berkomitmen menanggulangi masalah sosial dan ekonomi adalah langkah krusial.

Partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, akademisi, dan pemimpin politik, sangatlah diperlukan. Hal ini mencakup pemilihan yang berbasis pemahaman mendalam terhadap calon dan program-program mereka, serta memastikan agar proses pemilu berlangsung secara transparan dan adil.

Penting untuk memahami peran dari eksekutif maupun legislatif, dalam memastikan jalannya pemerintahan yang efisien. Adapun tugas dari Eksekutif dan Legislatif secara umum adalah sebagai berikut:

Eksekutif

1. Pemerintah, yang dipimpin oleh eksekutif seperti presiden atau perdana menteri, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan hukum yang telah dibuat oleh lembaga legislatif.
2. Eksekutif harus menjalankan pemerintahan dan menjaga ketertiban umum, memberikan layanan publik, dan mengurus administrasi negara.
3. Tujuan utama eksekutif adalah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan pemerintahan dan mengejar kebijakan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.

Legislatif

1. Parlemen atau badan legislatif, seperti dewan perwakilan rakyat atau parlemen nasional, memiliki peran utama dalam membuat undang-undang.
2. Anggota legislatif terpilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka dan membuat undang-undang yang mencerminkan keinginan dan kebutuhan rakyat.
3. Legislatif mengawasi pelaksanaan undang-undang yang ada dan memastikan pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka.
4. Tujuan dari legislatif adalah untuk menciptakan hukum yang adil dan efektif serta mengawasi pemerintahan guna memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai dengan kepentingan rakyat.

Melalui petisi dan partisipasi aktif dalam pemilihan umum, diharapkan masyarakat dapat memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan berkomitmen untuk mensejahterakan dan memajukan negara ke arah yang lebih baik.

Daftar Pustaka:

Darmayani, S., Pravita, V. D., Titahelu, J. A. S., Nugroho, L., Destiyanti, A. Z., Prasetyo, H., Muharam, R. S., Riyanti, D., Manik, T. S., Sopacua, M. G., Herniwati, H., Sembada, A. D., & Rinaldi, K. (2022). PENDIDIKAN ANTIKORUPSI. In N. Rismawati (Ed.), CV WIDINA MEDIA UTAMA. CV WIDINA MEDIA UTAMA.

Severs, E., & Dovi, S. (2018). Why We Need to Return to the Ethics of Political Representation. PS – Political Science and Politics, 51(2), 309–313. https://doi.org/10.1017/S1049096517002414

Editor: Zaky Dzimmatillah dan Rehani Zaki Putri Muspara