Penulis: Nasya Nariyah
Setelah meraih kemerdekaannya, Indonesia memilih Jakarta sebagai ibu kota negara secara de facto pada tahun 1961, setelah dideklarasikannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, perjalanan ibu kota Indonesia tidaklah tanpa cobaan, menghadapi tantangan keamanan dan kedaulatan yang membuatnya beberapa kali harus berpindah dari Jakarta.
Pemindahan ke Yogyakarta (14 Januari 1946)
Pada awal kemerdekaan, Jakarta mengalami tekanan dari berbagai pihak, termasuk tentara NICA dan sisa-sisa tentara Jepang. Hal ini memicu pemindahan sementara ibu kota ke Yogyakarta. Diputuskan dalam rapat pada 2 Januari 1946, pemimpin negara dipindahkan secara rahasia ke Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 1946. Dengan ini, Yogyakarta sementara menjadi pusat pemerintahan hingga Agresi Militer Belanda I.
Periode Bireuen (18 Juni 1948)
Meskipun kontroversi masih mengelilingi apakah Bireuen benar-benar menjadi ibu kota sementara, pemimpin nasional pada saat itu, Ir. Soekarno, bergerak ke Bireuen pada 18 Juni 1948. Meskipun hanya untuk waktu yang singkat, langkah ini diambil untuk mengamankan Sumatera Timur dari serangan Belanda.
Pemindahan ke Bukittinggi (19 Desember 1948)
Setelah Yogyakarta diduduki oleh Belanda, Bukittinggi ditunjuk sebagai ibu kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 19 Desember 1948. Meskipun perintah tertulis dikirimkan, kekacauan menghalangi pelaksanaannya sepenuhnya. Bukittinggi tetap menjadi pusat pemerintahan darurat hingga kepulangan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta ke Yogyakarta.
Kembali ke Yogyakarta (27 Desember 1949)
Setelah Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949, bentuk negara berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan. Pada saat itu, Ir. Soekarno menjabat sebagai Presiden RIS dan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS.
Menuju Ibu Kota Baru: IKN Nusantara (2024)
Pada pertengahan 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencananya untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke tempat di luar Jawa. Setelah pertimbangan, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengumumkan bahwa ibu kota baru akan diberi nama “Nusantara”. Pembangunan IKN Nusantara akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2045 dengan konsep Future Smart Forest City of Indonesia, dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan.
Dengan demikian, perjalanan ibu kota Indonesia dari Jakarta hingga IKN Nusantara mencerminkan perubahan dinamis dalam sejarah dan perkembangan negara Indonesia.
Editor: Rehani Zaki Putri Muspara
